Kendaraan Bermotor Ditengarai Berperan Besar pada Polusi Udara Jakarta Ketimbang PLTU

02-09-2023 / KOMISI VII
Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto saat memimpin rapat Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VII DPR RI ke PLTU Suralaya, kota Cilegon, Provinsi Banten, Jumat (1/9/2023). Foto: Anju/nr

 

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan sumber polusi di Jakarta baru-baru ini tidak berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya. Seperti yang diketahui, Jakarta dan sekitarnya dilanda polusi udara, sehingga membuat kualitas udara buruk.

 

“Nah, ternyata sumbernya tidak dari PLTU Suralaya ini, setidaknya itulah bukti yang dibuktikan oleh pihak PLTU Suralaya dan juga didukung oleh pakar lingkungan hidup,” ujar Sugeng Suparwoto saat diwawancarai Parlementaria usai memimpin rapat Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VII DPR RI ke PLTU Suralaya, kota Cilegon, Provinsi Banten, Jumat (1/9/2023).

 

Lebih lanjut, kata Politisi Partai NasDem itu, juga mengatakan sumber polusi udara di Jakarta disebabkan karena kendaraan bermotor. “Itu ada dan tadi sudah disebutkan memang, bahwa polusi udara di Jakarta, sebesar 40% lebih disebabkan oleh kendaraan atau transportasi, kendaraan bermotor, baik motor dan mobil pribadi maupun angkutan-angkutan umum bahkan juga angkutan berat,” ucapnya.

 

Selain itu, Sugeng juga menjelaskan bahwa dari analisa yang ada, sebanyak 42% dan juga industri sekian persen, rumah tangga sekian persen. “PLTU untuk bulan-bulan tertentu, seperti hari ini, justru rendah kategori sumbangan polusinya ke Jakarta, karena secara arah angin juga ternyata justru ke wilayah barat,” ujarnya.

 

Namun, tidak menutup kemungkinan terjadinya perputaran udara yang terus berputar, karena bumi itu bulat. Sugeng juga mengatakan kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap pasokan listrik cukup besar.

 

“Intinya adalah kita sebagai bangsa memang membutuhkan energi yang sangat besar, khususnya listrik. Kalau kita bangsa ini mau tumbuh dengan baik secara ekonomi dan mempengaruhi aspek-aspek yang lain,” katanya.

 

Dengan Demikian, Legislator Dapil Jawa Tengah memaparkan bahwa tingkat elektrifikasi per keluarga di Indonesia masih relatif rendah jika dibandingkan dengan bangsa kita yang lain, di tingkat Asia Tenggara.

 

“Maka terus mau kita tingkatkan pemanfaatan listrik ini. Artinya apa, ketersediaan listrik harus terus kita tingkatkan, tetapi ingat ketersediaan energi, baik listrik maupun itu apapun adalah juga kita mengingat untuk menuju Net Zero Emissions ditahun 2060,” tutupnya. (aas/aha)

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...